LaNyalla Apresiasi Kerja Bawaslu Jatim dan Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur dan Bawaslu Kota Surabaya, Selasa (8/12).
LaNyalla memberikan apresiasi atas kedua Bawaslu, yang sudah dianggapnya bekerja secara profesional dan cukup baik.
"Saya sudah tanya jawab dengan panwas di sini. Saya menilai cukup profesional yang dilaksanakan, dan insyaallah mereka akan berjalan sesuai dengan aturan," kata LaNyalla.
Menurutnya, pemantauan H-1 pencoblosan, 9 Desember 2020, penting dilakukan untuk memastikan agar tidak ada kendala di dalam pelaksanaannya.
"Dalam rangka pengawasan, ya semua di Jawa Timur lapor ke DPD. Penilaian saya, pekerjaan mereka sudah profesional sesuai dengan peraturan yang ada," ujar senator dari Dapil Jawa Timur itu.
Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Jatim Purnomo Satrio Pringgodigdo mengapresiasi kunjungan ketua DPD.
"Kami sangat senang bisa dihadiri tidak hanya oleh DPD RI tetapi oleh ketua DPD RI untuk melakukan monitoring langsung. Karena isu daerah memang menjadi fokus DPD RI," ujar Purnomo.
Pada kesempatan tersebut, ia menginformasikan tentang penyelenggaraan pilkada di Jatim, termasuk titik-titik rawan seperti proses penanganan pelanggaran oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN).
LaNyalla memberikan apresiasi atas kedua Bawaslu, yang sudah dianggapnya bekerja secara profesional dan cukup baik.
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD Dilaporkan ke KPK, 95 Senator Terlibat?
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran