LaNyalla Berharap PSEL yang Diresmikan Jokowi Bisa Dicontoh Daerah Lain
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pengolah sampah energi listrik (PSEL) yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur, bisa ditiru daerah lain.
Menurut LaNyalla, PSEL Benowo bisa menjadi pilot project proyek strategis nasional. Sebab, ini yang pertama di Indonesia instalasi pengolahan sampah terbesar menjadi listrik.
“Saya kira ini investasi yang baik dan bermanfaat besar. PSEL ini menjadi contoh untuk daerah lain. Untuk itu pemda-pemda yang memiliki produksi sampah yang tinggi dapat observasi ke Surabaya mempelajari lebih dalam proses PSEL ini," ujar LaNyalla, Kamis (6/5).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menambahkan kota-kota besar di Indonesia banyak direpotkan dengan urusan sampah.
Jumlahnya terus naik tak sebanding dengan kapasitas penampungan dan pengolahan sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton.
Artinya, ujar LaNyalla, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk.
“Keberadaan PSEL ini mempunyai dua manfaat. Selain sebagai solusi permasalahan sampah juga produksi sumber energi listrik yang bisa menambah pasokan listrik di daerah tersebut. Teknologinya pun ramah lingkungan,” ujarnya.
Menurut LaNyalla, PSEL Benowo bisa menjadi pilot project proyek strategis nasional. Sebab, ini yang pertama di Indonesia instalasi pengolahan sampah terbesar menjadi listrik.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo