LaNyalla Dukung Tito Karnavian Minta Pemda Tertibkan Perda Penghambat Investasi
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah mengiventarisasi peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi.
"Pemerintah daerah harus memilah perda-perda untuk berbagai kepentingan pembangunan daerah, termasuk perda yang kurang relevan dengan semangat investasi," ungkap LaNyalla, Minggu (2/5).
Senator asal Jawa Timur itu menambahkan investasi sangat diperlukan untuk membangun daerah.
Namun, kata dia, investor akan sulit masuk apabila regulasi yang ada di daerah bertele-tele dan menyulitkan.
LaNyalla mengingatkan bahwa investor akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum berinvestasi.
“Kalau kemudahan berusaha dan kepastian hukum tidak didapat akibat regulasi yang kusut, investor akan lari," kata mantan ketua Dewan Kehormatan Kadin Jatim itu.
LaNyalla mendorong pemda agar seirama dengan pemerintah pusat untuk membuka keran investasi selebar-lebarnya melalui regulasi yang bersahabat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemda adalah reformasi birokrasi.
"DPD RI mendukung upaya Kemendagri yang sedang berupaya menyederhanakan struktur di tingkat daerah. Saya juga akan meminta Komite I DPD RI yang tugasnya mengurusi masalah pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan ke pemda," paparnya.
LaNyalla mendukung Tito Karnavian yang meminta pemda mengiventarisasi perda yang menghambat masuknya investasi di suatu daerah. Perda yang kurang relevan dengan semangat investasi harus dievaluasi.
- Prabowo Bertemu MBZ, Targetkan Investasi Dagang Rp 158 Triliun
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah