LaNyalla Ingatkan Darurat Data Penduduk, Bisa Runyam

LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif.

"Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun, Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa ada penduduknya," tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes, karena tidak tepat sasaran. Konon kemudian menggunakan data KPU yang baru menggelar pilkada serentak.

“Padahal pilkada serentak di 2020 tidak berlangsung di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan pada 2021. Data pemilih yang sudah meninggal di-update dari mana?" ujar LaNyalla.

Dia bilang darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan.

"Jika data salah, pasti kebijakan juga salah. Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di 2024. Bisa runyam kalau faktanya masih seperti ini. Bisa saja ada DPT fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu," katanya. (*/jpnn)