JPNN.com 
LaNyalla Ingatkan Tatib Akomodir Penguatan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan
"Terkait wacana amendemen konstitusi harus digunakan sebaik-baiknya untuk penguatan DPD dalam sistem kenegaraan. Kita harapkan dengan revisi tatib nanti produk ini benar-benar final dan mengikat untuk semua anggota DPD," kata LaNyalla.
Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan amendemen konstitusi, anggota DPD terikat secara kelembagaan.
Artinya apapun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
Sekjen DPD Rahman Hadi menyampaikan sarannya dalam rapat tersebut.
"Pimpinan, melalui Panitia Musyawarah, perlu membentuk Timja untuk melakukan penyempurnaan Tatib. Anggota Timja bisa terdiri dari Anggota BK dan anggota alat kelengkapan lain," saran Rahman Hadi.
Sedangkan Waka II DPD Mahyudin mengingatkan jika anggota DPD terikat secara kelembagaan.
Artinya apapun sikap DPD, semua anggota DPD menyepakati.
"Jika tidak setuju berarti pendapat pribadi dan hal itu berarti melanggar tata tertib sehingga bisa dikenakan sanksi," ujar Mahyudin.
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan pimpinan DPD lainnya menyepakati pembentukan Timja meneruskan kerja Pansus Tatib.
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City
- Senator Lia Istifhama Apresiasi Respons Cepat KJRI Jeddah Dalam Menangani Jemaah Haji Indonesia
- Terima Gubernur Provinsi Tomsk Rusia, Sultan Bahas Kerja Sama di Bidang Riset Hingga Sister City
