LaNyalla Ingatkan Wakil Rakyat Jangan Arogan

jpnn.com, MAKASSAR - Rapat Paripurna DPRD yang berujung pertikaian sejumlah anggotanya mendapat perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla mempertanyakan etika wakil rakyat.
Pertikaian yang berujung nyaris adu jotos terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (23/6/2021) lalu.
Permasalahan berawal dari protes sejumlah anggota DPRD Sulsel yang tidak setuju pimpinan sidang menyelipkan agenda tambahan dalam rapat paripurna.
Pimpinan DPRD Sulsel yang dimaksud bahkan sampai menggebrak meja saat berdebat dengan salah satu anggota dewan.
Pria itu juga sempat menyampaikan ‘tidak ada yang saya takuti’ ketika peristiwa terjadi.
“Saya memahami Rapat Paripurna memang sering terjadi dinamika perdebatan. Hanya saja kurang etis bila membanggakan tidak ada yang ditakuti. Wakil rakyat tidak boleh arogan, bahaya sekali untuk demokrasi kita,” ungkap LaNyalla, Jumat (25/6/2021).
Senator Jawa Timur itu mengatakan, pimpinan dewan seharusnya memberi contoh. LaNyalla juga menyayangkan keributan yang terjadi di DPRD Sulsel menjadi perhatian publik.
“Sikap setiap wakil rakyat menentukan marwah dari lembaga tempatnya bernaung. Anggota dewan harus bisa menjaga etika dalam setiap kesempatan karena mata publik tertuju langsung kepada wakil rakyat,” tuturnya.
Ketua DPD RI LaNyalla juga menyayangkan keributan yang terjadi di DPRD Sulsel sehingga menjadi perhatian publik.
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut