LaNyalla Serukan Pilkada Damai dan Pilih Pemimpin yang Amanat

jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerukan berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) damai dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah (sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) hari ini.
“Pilkada harus berlangsung dengan damai. Bila ada sengketa, pergunakan jalur hukum sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
LaNyalla menyatakan itu usai menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan wali kota (pilwakot) Surabaya, Jawa Timur, di TPS 032 Balai RT Wisma Permai Barat II, Kota Surabaya, Rabu (9/12).
“Alhamdulillah, baru saja saya menunaikan hak sebagai warga negara untuk memilih calon kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk lima tahun ke depan,” ujar dia.
Senator asal Dapil Jatim itu berharap Surabaya mendapat pemimpin terbaik, dan pelaksanaan pilwakot berlangsung dengan lancar. "Semoga terpilih pemimpin Kota Surabaya yang amanat," tegasnya.
Mantan ketua umum Kadin Jatim ini juga mengimbau masyarakat memilih pemimpin yang amanat.
LaNyalla berharap Pilkada Serentak 2020 melahirkan kepala daerah yang akan membangun daerahnya secara maksimal.
LaNyalla pun mengingatkan penyelenggara pilkada supaya terus memperhatikan protokol kesehatan, sehingga penyebaran corona bisa dihindari.
LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap terpilih pemimpin Kota Surabaya yang amanat.
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Senator NTT Abraham Liyanto Luncurkan Buku Keempat
- Senator Abraham Liyanto: Segera Implementasikan Guru PPPK Dapat Mengajar di Sekolah Swasta
- Tanggapi Ajakan Berpindah Warga Negara, Sultan: Kabur Apalagi Menyerah Bukan DNA Pemuda Indonesia
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien