Laode Ida: Tindak Para Mafioso Anggaran

Kembali hal ini dibantah Tamsil Linrung. "Nggak ada yang melakukan presure terhadap dia. Saya sendiri menyarankan jangan terlalu banyak berwacana di luar, laporkan saja ke KPK. Mari dibuktikan," cetus politisi PKS dari dapil Sulawesi Selatan II, itu.

Menurut Tamsil, memang tidak mungkin seluruh daerah menerima alokasi dana DPID. DPR bersama Pemerintah, dalam hal ini, Menteri Keuangan, telah membuat sejumlah kriteria. Di antaranya, tergolong daerah tertinggal, laporan APBD-nya tepat waktu, opini dari BPK bagus alias tidak disclaimer, dan penyerapan anggarannya baik. "Saya kira dokumen yang dia (Nurhayati, Red) pegang itu salah," kata Tamsil.

Pada bagian lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mengatakan para oknum anggota parlemen yang dicurigai menjadi mafia anggaran seharusnya segera ditindak. Mereka, kata Laode, tak boleh dibiarkan bebas serta mendapat perlindungan politik dari partainya.

"Apalagi gaya hidup mereka sangat mewah dan memiliki harta berlebihan. Ada diantara mereka yang malah sudah menuding oknum lain alias maling teriak maling," sindir senator dari Sulawesi Tenggara, itu.