Lapindo Anggap Pemerintah Kurang Tanggap

Menurut Gesang, pembayaran ikatan jual beli tersebut dilakukan lebih karena amanat almarhumah Hj Roosniah Achmad Bakrie. Menurut Gesang, kala itu ibunda Aburizal Bakrie tersebut mengatakan tidak peduli kalah atau menang. Yang penting, laksanakan jual beli itu agar rakyat bisa hidup lebih baik. "Padahal, fakta hukum menyebutkan bahwa semburan lumpur tersebut bukan karena kesalahan kami," tandasnya.

 

Namun, ketakutan Gesang itu dipertanyakan Paring Waluyo Utomo, pendamping warga korban lumpur Lapindo. "Ketakutan tersebut sangat aneh dan malah terlihat bahwa sebenarnya Minarak terkesan berusaha menarik ulur," katanya.

Menurut dia, kalau sudah ada surat resmi, ada keputusan resmi dari pemerintah-DPR, dan semuanya resmi, mengapa mereka masih takut permasalahan hukum? "Kalaupun ada apa-apa, yang terkena kan semua. Pemerintah semua, DPR semua, semuanya lah. Alasan itu mengada-ada. Padahal, kalau diterima, sudah selesai masalah ikatan jual beli warga tersebut. Tak perlu berlarut sampai enam tahun seperti ini," terangnya.

 

Selain itu, Paring mempertanyakan klaim Lapindo yang sudah menghabiskan dana Rp 7,95 triliun tersebut. Berdasar rekapan data yang dimilikinya, paling banyak Lapindo hanya mengeluarkan Rp 5,4 triliun. "Data tersebut saya kompilasi dari pernyataan sejumlah pejabat Lapindo. Di antaranya, Yuniwati Teryana (mantan humas Lapindo, Red)," terangnya.