LAPOR! Ada Indikasi Politik Uang Saat Pemilihan Hukum Tua

jpnn.com - TONDANO - Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang dihelat di 78 desa secara serentak terbilang sukses. Walaupun sejumlah desa tampak melakukan pemungutan bahkan perhitungan hingga larut malam, namun situasi tetap terjaga dan kondusif.

Namun, bukan pentas demokrasi namanya jika lancar-lancar saja. Ya, pasca Pilhut 26 Juli lalu, sejumlah desa diketahui melakukan protes atas hasil Pilhut ini. Sebagian besar dari laporan protes ini mengindikasikan adanya money politics (politik uang, red) di desanya.

Beberapa warga desa, umumnya dari pihak yang kalah menuturkan bahwa di desanya ada dugaan praktik kecurangan, khususnya praktik politik uang.

Hal ini dibenarkan Ketua Panitia Pilhut Tingkat Kabupaten Denny Mangala. Dikatakannya, Panitia sudah menerima sejumlah laporan dugaan kecurangan.

"Namanya juga pesta demokrasi. Hal ini adalah hal yang wajar. Kami menerima sejumlah laporan protes, pada umumnya laporan dugaan money politics," beber Mangala seperti dilansir Manado Post (JPNN group), Selasa (2/8).

Ia melanjutkan, panitia menerima segala bentuk laporan dan akan dipelajari. "Laporan dari beberapa desa sudah masuk, namun kami masih mempelajari dan masih diteliti. Kami tak langsung mengambil keputusan karena harus mengumpulkan bukti dan keterangan. Untuk laporan protes hanya terkait dugaan ini, tak ada yang lain," imbuhnya.

Sementara terkait tahapan lanjutan, Mangala membeberkan, saat ini laporan hasil Pilhut sementara diselesaikan oleh panitia tingkat desa.

"Setelah laporan diselesaikan, panitia tingkat desa akan melaporkan ke BPD, setelah itu BPD akan menyampaikan ke bupati melalui laporan tertulis," kata Mangala.