Lapor, Pak Anies Jalur Sepeda di Jaksel Masih Dilintasi Pengendara Motor

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini jalur sepeda fase II di wilayah Jakarta Selatan masih kerap dilintasi pengendara sepeda motor tanpa pengawasan aparat.
Selain melintas, pengendara juga banyak yang parkir atau berhenti di marka jalur sepeda.
Pantauan di lokasi jalur sepeda yang banyak dilintasi pesepeda motor tapi minim pengawasan aparat ada di Jalan Raya Fatmawati dekat Stasiun MRT Cipete Raya.
Kondisi jalan yang sempit hanya tersedia dua ruas jalan untuk kendaraan bermotor dan jalur sepeda di sisi kiri. Ketika arus lalu lintas padat, pengendara sepeda motor memilih untuk menggunakan jalur sepeda untuk tetap bergerak.
Situasi ini terpantau dari jam 11.00 WIB dan siang hari juga kondisi tersebut terjadi tanpa ada pengawasan aparat perhubungan maupun kepolisian.
Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Fatmawati dekat stasiun MRT Haji Nawi, kendaraan sepeda motor memadati jalur sepeda.
Lokasi berikutnya terdapat pengendara ojek online menggunakan markah jalur sepeda untuk parkir dan berhenti, ini terpantau di Jalan Melawai.
Sementara itu, jalur sepeda fase dua membentang dari Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, sampai dengan Jalan Sudirman total panjangnya 12 km, jika ditempuh secara pulang pergi panjangnya menjadi 23 kilo meter.
Pembuatan jalur sepeda di beberapa jalan di Kota Jakarta adalah bagian dari kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan.
- Soal Tuntutan THR & Status Mitra Platform Online, Modantara Singgung PHK Massal
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Ramadan Sebentar Lagi, Banyak Pengemudi Ojol Menolak Ikut Aksi
- Tidak Semua Driver Ojol Ikut Ajakan Demo soal THR, Alasannya Manusiawi
- Pram-Rano Buka Kemungkinan Lanjutkan Pembangunan ITF Sunter yang Digagas Anies
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini