Lapor Pak Menteri, Lahan di Batam Banyak Masalah Nih

jpnn.com - BATAM - Proses pemanggilan pemilik lahan tidur oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam belum dianggap cara efektif untuk mengatasi kasus mafia lahan di Batam.

"Masing-masing lahan itu permasalahannya berbeda. Ada yang developernya lalai, ada juga yang belum dapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dan lainnya," kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (13/7).

Djaja menganggap pemanggilan pemilik lahan tidur kurang efektif karena tidak ada koordinasi sama sekali dengan REI mengingat sejumlah perusahaan yang dipanggil juga bernaung dibawah REI Batam, sehingga organisasi pengembang ini bisa memberikan informasi kepada BP Batam.

Djaja mengungkapkan memang banyak lahan di Batam yang bermasalah. Dan masalah yang mendominasi selain ketiadaan HPL adalah pembangunan rumah liar (ruli) di atas lahan yang telah dialokasikan.

Hal tersebut membuat banyak pengembang takut membangun karena ingin menghindari konflik. "Seharusnya sebelum lahan dialokasikan, BP Batam harus membebaskan lahan tersebut baru dialokasiakan, kemudian dibuatkan HPL nya ke BPN Batam agar segera bisa dibangun," ujarnya.

Namun, ia tak menampik kelalaian dari pihak pengembang memang ada. "Permasalahan lahan yang ada memang perlu diinventarisir oleh BP Batam," jelasnya.

Sebelum berganti manajemen baru, banyak lahan yang diperjualbelikan kepada pihak ketiga, padahal di atasnya belum dilakukan pembangunan sama sekali. 

"BP Batam kedepan harus lebih bijak dalam mengalokasikan lahan. Karena banyak juga perusahaan tak jelas yang sebenarnya tak berniat membangun dikasih lahan yang kemudian dijual ke pihak lain," jelasnya.