Laporan Awal, Jokowi Punya Rp 42 M, Prabowo 10 M
KPU Bakal Lacak Sumber Penyumbang Kampanye
jpnn.com - JAKARTA – Perwakilan dua pasangan calon presiden akhirnya menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus pada pemilihan presiden 2014, ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (3/6) petang.
Mereka datang persis sesaat menjelang penutupan batas pelaporan. Dalam Pasal 99 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, disebutkan pasangan calon paling lambat melaporkan penerimaan dana kampanye sehari menjelang pelaksanaan, pukul 16.00 WIB.
Artinya ketika kampanye ditetapkan 4 Juni, maka batas akhirnya adalah Selasa (3/6). "Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, KPU memberi batas waktu penyerahan laporan awal dana kampanye pasangan calon hingga Selasa sore pukul 16.00 WIB,” ujar Komisioner KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta.
Menjelang batas akhir, tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terlihat tiba di Gedung KPU, sekitar pukul 15.30 WIB. Diketahui sebelumnya, dana awal yang dilaporkan pasangan ini mencapai Rp 10 miliar.
Hanya berselang lima menit kemudian, timses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyusul kemudian. Pasangan nomor urut dua ini melaporkan mereka sudah mengantongi sebanyak Rp 42 miliar dana awal.
Menurut Arief, nantinya setelah menerima laporan awal dana kampanye, KPU akan melakukan verifikasi paling lambat selama tujuh hari, guna melacak kebenaran identitas para penyumbang dana kampanye kepada kedua pasangan calon tersebut.
“Nah verifikasi administrasi itu kita serahkan ke Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk. Nanti KAP yang melakukan audit penerimaan dan penggunaan laporan awal dana kampanyen," katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hukum KPU, Nur Syarifah, mengatakan sumbangan dana kampanye yang diterima masing-masing pasangan tim harus disertai dengan identitas penyumbang yang jelas.
JAKARTA – Perwakilan dua pasangan calon presiden akhirnya menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus pada pemilihan presiden
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Pernyataan Terbaru Mendikdasmen Abdul Mu'ti soal Kenaikan Gaji, Honorer Bisa Senang
- Cara Indonesia Re Membangun Budaya Integritas dan Akuntabel
- Wujudkan Ruang Ibadah yang Nyaman, NIPPON PAINT Percantik 51 Musala di Jateng
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Usut Kredit Fiktif Rp220 M, KPK Panggil Pihak BPR Bank Jepara Artha