Laporan BPK, Target Pertumbuhan Ekonomi 2019 tidak Tercapai
jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tidak mencapai target. Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertumbuhan ekonomi 2019 hanya mencapai 5,02 persen.
Angka ini tidak sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3 persen.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited 2019.
Pertama, kata Agung, terdapat beberapa capaian positif atas asumsi dasar ekonomi makro 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019.
Dia menyebut inflasi misalnya 2,72 persen yang berarti lebih rendah dari asumsi APBN 3,5 persen. Nilai tukar rupiah Rp 14.146 dari asumsi APBN Rp 15000
"Namun beberapa indikator ekonomi makro capaiannya di bawah asumsi penyusunan APBN 2019 tersebut. Yaitu, pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02 persen dari asumsi APBN sebesar 5,3 persen," kata Agung saat membacakan LHP atas LKPP 2019 di Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/6).
Dia melanjutkan tingkat bunga surat perbendaharaan negara tiga bulan 5,62 persen dari asumsi APBN 5,3 persen.
Lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari dari asumsi APBN 775 ribu barel per hari. Lifting gas hanya mencapai 1057 ribu barel per hari dari asumsi APBN 1250 ribu barel per hari.
BPK memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited 2019 terkait pertumbuhan ekonomi.
- Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Perumda Sarana Jaya Meluncurkan Warna Fine Living
- Soal Kerja Sama PT Timah dan Smelter Swasta, Saksi Singgung Rekomendasi BPK
- Bank Mandiri Catat Penyaluran Kredit Rp 1.590 Triliun di Kuartal III 2024
- Menko Airlangga Hartarto Dorong Akselerasi Kemajuan Ekosistem Ekonomi Syariah
- Pertamina SMEXPO 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Catatkan Transaksi Rp 17,45 Miliar
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan