JPNN.com 
Laporan BPK, Target Pertumbuhan Ekonomi 2019 tidak Tercapai
Keempat, pemerintah telah merespons pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Perppu 1 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, termasuk stabilitas sistem keuangan.
Namun demikian, kata Agung pandemi Covid-19 tidak berdampak pada LKPP 2019. Menururnya, dampak pandemi Covid-19 akan disajikan dalam LKPP 2020 antara lain berupa realokasi dan refocussing anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.
"Serta potensi penurunan pendapatan negara bukan pajak, penurunan kualitas utang, penurunan kualitas piutang, dan penundaan kegiatan atau konstruksi dalam pengerjaan," katanya. (boy/jpnn)
BPK memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP audited 2019 terkait pertumbuhan ekonomi.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kadin Luncurkan White Paper, Strategi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan
- Saksi Ahli Sidang Timah Sependapat Kerugian Negara Hanya Bisa Dihitung BPK
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
.jpeg)
