Laporan ke ORI Didominasi Maladministrasi Pemda dan Polisi
Kamis, 20 Desember 2012 – 01:01 WIB
![Laporan ke ORI Didominasi Maladministrasi Pemda dan Polisi](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20121219_214500/214500_798218_budi_santoso_ori.jpg)
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Budi Santoso saat memaparkan laporan tentang maladministrasi instansi pemerintahan yang masuk sepanjang 2012 di Jakarta, Rabu (19/12). Foto; Ade S/JPNN
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepanjang 2012 ini telah menerima 2024 laporan tentang buruknya layanan pemerintahan (maladministrasi). Mayoritas pengaduan adalah maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal itu terungkap dari paparan tentang pengaduan yang masuk ke ORI sebagaimana dipaparkan komisionernya, Budi Santoso dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/12). Menurutnya, terdapat 669 (33,5 persen) laporan tentang maladministrasi Pemda.
Baca Juga:
Budi merincikan, lima daerah yang masuk peringkat teratas dalam hal pengadian maladministrasi adalah DKI Jakarta (14,53 persen), Jawa Timur (13,69 persen), NTT (10,92 persen), Jawa Barat (9,98 persen) dan Sulawesi Utara (9,04) persen. "Lima provinsi ini tertinggi peringkatnya (soal jumlah pengaduan)," kata Budi.
Sementara setelah Pemda, institusi yang paling banyak dikeluhkan adalah kepolisian. Dari catatan ORI, terdapat 356 laporan (17,59 persen) tentang maladministrasi di Korps Bhayangkara itu. "Aduan paling banyak mengenai pelayanan publik di tingkat Polres sebesar 36,9 persen, Polda sebesar 23,2 persen, dan Polsek 16,7 persen," bebernya.
JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepanjang 2012 ini telah menerima 2024 laporan tentang buruknya layanan pemerintahan (maladministrasi).
BERITA TERKAIT
- Lemkapi Apresiasi Langkah Kapolri Promosikan Syahardiantono hingga Agung Setya
- Tenggak Miras Oplosan, 3 Pemuda Meregang Nyawa
- Kasus Meninggalnya Afif, Irjen Suharyono Siap Transparan
- Mobil Tangki BBM Terbakar di Tol Dipadamkan Tak Lebih dari 2 Jam
- Gandeng Universitas Cendrawasih, Taspen Buka Loker di Indonesia Timur
- Kasus Uang Palsu di Kantor Akuntan Publik, IAPI Singgung soal Etika