Laporan Keuangan Daerah Buruk, Kemendagri Surati Daerah

Menurutnya salah satu penyebab masih banyaknya daerah yang pengelolaan keuangannya lantaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri tidak bisa mengaudit semua dinas yang ada di daerah. "Khusus untuk dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan dinas pendidikan, Itjen tidak bisa masuk untuk mengaudit," katanya. Padahal, lanjut Maliki, dinas-dinas tersebut memiliki anggaran yang cukup besar. Karena itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Seperti yang diketehaui buruknya pengelolaan keuangan adalah semakin banyaknya kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Data Kemendagri mengungkapkan hingga saat ini sedikitnya 155 kepala daerah diduga tersangkut korupsi, dan 15 diantaranya merupkan gubernur.

Selain itu, Maliki mengungkapkan, dari ratusan daerah yang ada, hanya segelintir daerah yang laporan keuangannya memiliki predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). "Pada 2009, hanya satu provinsi yang WTP," kata Maliki. Yakni Sumatera Utara. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hanya 15 daerah yang memperloleh predikat WTP.

Nah, yang memperoleh wajar dengan pengecualian (WDP) jumlahnya mencapai 259 daerah. Predikat tidak wajar berjumlah diberikan kepada 30 daerah. Sedangkan daerah yang berpredikat disclaimer mencapai 45 daerah.  (kuh)