Laporan Keuangan Pemerintah Kian Buruk

BPK juga menemukan 3.051 kasus dengan nilai Rp9,93 dari 191 LKPD yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 kasus senilai Rp 310,86 miliar menimbulkan kerugian daerah.

Karenanya Anwar mengaku prihatin atas fenomena penyimpangan sejak Mei 2008 sampai April 2009 baik di pusat maupun di daerah yang semakin marak. "Padahal BPK telah melakukan rangkaian kegiatan dialog publik untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," ucapnya.

Anwar menegaskan, pada pemeriksaan semester II tahun 2008 BPK juga menyimpulkan bahwa pemerintah pusat maupun pemda perlu lebih memperhatikan desain pengendalian intern maupun pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Lainnya (DPL).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan pusat sampai dengan semester II tahun 2008 menunjukkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi sebanyak 3.130 rekomendasi senilai Rp108 triliun dan sebanyak 3.602 rekomendasi senilai Rp63 triliun belum ditindaklanjuti.