Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di AS 2023: Terjadi 654 Penembakan Massal

Didorong oleh polarisasi partisan dan kelompok kepentingan, makin banyak pemerintah negara bagian yang mengambil inisiatif untuk mendorong undang-undang yang memperluas hak penduduk untuk memiliki dan menggunakan senjata.

Pada 2023, hanya 27 negara bagian tidak mewajibkan izin untuk membawa pistol.

Pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memantau privasi warga negara, menekan kebebasan berbicara dan berekspresi.

FBI mengalihkan Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing untuk melakukan pengawasan dalam negeri, pemantauan yang "terus-menerus dan meluas" terhadap komunikasi anggota kongres, donor kampanye kongres, dan pengunjuk rasa anti-rasis.

Makin banyak negara bagian yang mengeluarkan undang-undang yang melarang sekolah negeri menggunakan materi dan buku pendidikan yang membahas topik tertentu seperti ras, sejarah, dan gender.

Jumlah dosen yang dihukum atau dipecat karena berbicara dan berekspresi di kampus-kampus AS telah mencapai angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

Korban meninggal akibat kebrutalan polisi mencapai rekor tertinggi, sehingga sistem akuntabilitas penegakan hukum hampir tidak ada. 

Kebrutalan polisi terus berlanjut dan setidaknya 1.247 kematian disebabkan oleh kekerasan polisi, rata-rata sekitar tiga orang dibunuh oleh petugas setiap hari.