Laporan Terhadap Anak Yasona Tak Kunjung Ditindaklanjuti, IM57 Minta KPK Jalankan UU
![Laporan Terhadap Anak Yasona Tak Kunjung Ditindaklanjuti, IM57 Minta KPK Jalankan UU](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/08/04/gedung-baru-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-di-jalan-hr-ras-gaid.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti pelaporan terhadap Yamitema Laoly atas dugaan monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Sebab, hal itu merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Pertama, kasus ini merupakan kasus yang kerap terjadi pada proses pengadaan sehingga diatur dalam delik khusus pada UU Tipikor," kata Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).
Praswad menjelaskan Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur mengenai pengadaan yang mempunyai konflik kepentingan.
Baik itu dilakukan oleh anggota keluarga maupun tidak.
"Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur mengenai pengadaan yang mempunyai konflik kepentingan baik dengan ikut langsung maupun tidak langsung melalui keluarga atau pihak lainnya. Seharusnya KPK dapat menindaklanjutinya," ungkap dia.
Praswad menyebut konflik kepentingan dinilai memiliki urgensi serius di Indonesia.
Dibutuhkan penanganan yang komprehensip dan tidak penuh konflik kepentingan dalam penyelesaiannya sehingga tercipta penegakan hukum independen.
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mendesak KPK menindaklanjuti pelaporan terhadap Yamitema Laoly atas dugaan monopoli bisnis di dalam Lapas.
- Ghufron Diduga intervensi PK Maming, Eks Komisioner KPK: Koruptor Harus Dihukum Berat
- Usut Korupsi di KKP, KPK Periksa Dirut PT Daya Radar Utama Amir Gunawan
- KPK Panggil eks Petinggi Taspen Jusmaidi Indra terkait Kasus Investasi Fiktif
- KPK Panggil Akuntan dan Pejabat Kemenkes terkait Kasus Pengadaan APD
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate
- KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN