JPNN.com 
Laporan Tim Deteksi Dini Harus Terperinci
Rabu, 31 Mei 2017 – 10:46 WIB
Kepala Subdit Fasilitasi Peningkatan Demokrasi Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Dr Akbar Ali, M.Si dalam acara Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di gedung Ditjen Polpum Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/5) Foto: dok.JPNN.com
“Dibentuknya tim ini agar Badan Kesbangpol bisa melaksanakan tugas deteksi ini, peringatan dini, dan pencegahan dini,” ujar Soedarmo di hadapan para kepala Badan Kesbangpol 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, dalam acara Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di gedung Ditjen Polpum Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/5). (sam/jpnn)
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) terus mendorong agar Badan Kesatuan Bangsa
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Kenaikan Dana Parpol Jangan Dinilai Bebani Keuangan Negara
- Banyak Partai Mulai Melunak soal Presidential Threshold
- Tinggal Demokrat yang Ngotot Presidential Threshold Nol Persen
- Mendagri Tjahjo Kumolo: Dana Bantuan Parpol Diaudit BPK
- Presidential Threshold, Muncul Opsi Jalan Tengah
- Tak Ada Hubungan Peningkatan Dana Parpol dengan Pembahasan RUU Pemilu
