Laporkan Ketua DPR karena Persaingan KIH-KMP?
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan di DPR, Charles Honoris membantah bahwa keputusan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
“Nggak ada. Itu sangat jauhlah. Kami tidak bicara soal KMP-KIH,” kata Charles, yang resmi melaporkan dua pimpinan DPR itu ke MKD bersama sejumlah anggota dari beberapa fraksi di DPR, Senin (7/9).
Menurut Anggota Komisi I DPR itu, keputusan melaporkan pimpinan DPR tersebut dalam rangka meminta pertanggung jawaban. Sebab, yang dilakukan keduanya menemui kandidat calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan hadir dalam kampanyenya merupakan pelanggaran etika DPR.
“Hari ini kita (pelapor) hanya meminta pertanggung jawaban pimpinan DPR yang hadir dalam kampanye calon Presiden Asing. Kita ingin minta MKD melakukan pembuktian. Kalau terbukti kita minta ada sanksinya,” tegas Charles.
Menurut dia, apa yang dilakukan Novanto dan Fadli mengandung unsur pelanggaran etika, dimana martabat lembaga dan negara sudah tercoreng akibat tindakan mereka menemui Trump.
Saat disebutkan bahwa Fadli Zon telah membantah menghadiri kampanye kandidat dari Partai Republik tersebut, Charles justru menilai Fadli Zon lah yang salah memahami.
“Gimana gak proses kampanye. Mungkin pemahaman Fadli sama dengan di sini sama dengan KPU, ada batas waktu kampanye. Menurut saya dengan adanya simbol-simbol "Vote Trump" sudah kampanye, bahwa deklarasi capres sudah kampanye,” tegas Charles.(fat/jpnn)
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan di DPR, Charles Honoris membantah bahwa keputusan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra