Laporkan Pemberian Kurma ke KPK, Kemenag Patut Dicontoh
Sabtu, 18 Agustus 2012 – 03:27 WIB

Laporkan Pemberian Kurma ke KPK, Kemenag Patut Dicontoh
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Adnan Pandu Pradja mengapresiasi Kementerian Agama yang melaporkan satu kontainer kurma pemberian pemerintah Arab Saudi. Pemberian kurma itu dilaporkan karena khawatir dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Ia menyatakan laporan ini salah bentuk kesadaran Kementerian Agama untuk berbenah diri setelah terjerat kasus korupsi alquran.
"Depag melakukan itu saya rasa itu contoh yang baik. Walaupun kita tahu bahwa enggak mungkin itu dimakan satu orang. Segitu banyak kurmanya. Tapi itu menunjukkan Depag sudah mulai berbenah diri. Saya rasa kita perlu apresiasi. Jangan dilihat dari nilainya tapi dari itikadnya,"tutur Adnan di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).
Ia mengimbau agar kementerian dan lembaga lainnya dapat mencontoh Kemenag dalam hal pelaporan pemberian hadiah atau parsel tersebut. KPK sendiri, kata dia, telah mengimbau pada seluruh kementerian agar tidak parsel.
"Imbauan kita kan sudah kita kirim ke berbagai kementerian dan lembaga. Ini memang lebih pada kesadaran. Bagi mereka yang melakukan itu (tidak menerima parsel) perlu kita apresiasi. Itu jangan diabaikan," tuturnya.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Adnan Pandu Pradja mengapresiasi Kementerian Agama yang melaporkan satu kontainer
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD