Larang Gafatar Demi Hindari Konflik SARA

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) perihal ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai ajaran yang sesat.
Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, setelah dipelajari dan dianalisa pokok ajaran Gafatar diadopsi dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Menurut Prasetyo, ajaran Al-Qiyadah tersebut pernah dinyatakan sesat oleh pemerintah pada tahun 2007.
Karenanya, Prasetyo meminta agar segala macam aktifitas Gafatar dihentikan sepenuhnya. "Bagi para mantan pengikut diharap dapat memahami, menyadari, mematuhi putusan jaksa agung untuk tidak menyebarkan ajaran mereka yang menyesatkan ini. Harapan kita agar tidak terjadi perpecahan dan keresahan masyarakat," kata Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Kamis (24/3).
Lanjut Prasetyo, keputusan Gafatar sebagai ajaran yang sesat sudah dikoordinasikan dengan tokoh dari berbagai agama. Selain itu, Kemendagri, Kemenag, Kejagung, Polri, TNI, dan MUI pun menyatakan hal yang sama.
"Menurut fatwa MUI menyatakan bahwa ajaran Gafatar sesat dan menyesatkan, kalau dibiarkan bisa berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan permasalahan lebih besar, yakni SARA," bebernya.
Oleh karenanya, bekas politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu mengimbau agar pengurus, mantan pengurus, pengikut, atau simpatisan untuk tidak lagi menjalankan segala aktifitas tentang ajaran Gafatar yang sudah menyimpang dari agama Islam. Jika masih ada yang menjalankan ajaran tersebut, kata dia, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dengan ancaman penjara lima tahun. (Mg4/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih