Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani kelapa sawit.
Dia meminta pemerintah membeli sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) terhadap petani.
"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada para petani sawit rakyat tersebut.
Sebab, lanjut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak.
“Pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto.
Menurutnya, setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000-Rp 4.000, kini hanya dihargai Rp 1.200-Rp 1.600 per kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif pelarangan ekspor CPO.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD