Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani kelapa sawit.
Dia meminta pemerintah membeli sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) terhadap petani.
"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada para petani sawit rakyat tersebut.
Sebab, lanjut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak.
“Pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto.
Menurutnya, setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000-Rp 4.000, kini hanya dihargai Rp 1.200-Rp 1.600 per kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif pelarangan ekspor CPO.
- Kasus Korupsi CSR BI-OJK, KPK Panggil Legislator Gerindra dan NasDem
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo