Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani kelapa sawit.
Dia meminta pemerintah membeli sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) terhadap petani.
"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada para petani sawit rakyat tersebut.
Sebab, lanjut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya, terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak.
“Pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto.
Menurutnya, setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000-Rp 4.000, kini hanya dihargai Rp 1.200-Rp 1.600 per kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat, untuk menghindari dampak negatif pelarangan ekspor CPO.
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Pemerintah Minta DPR Lakukan Kajian soal Kampus Bisa Kelola Tambang
- Serangga jadi Lauk Program MBG, Alifudin: Harus Dipertimbangkan
- Memuat Buah Kelapa Sawit Hasil Curian, Pria di OI Ditangkap
- Survei: Parpol, DPR, dan Polri Memperoleh Kepercayaan Terendah dari Rakyat
- DPR Usul Moge Bisa Masuk Tol, eks Wakapolri Oegroseno Beri Syarat Begini