Larangan Ekspor CPO Dihapus, Airlangga Buka-bukaan soal Stok Minyak Goreng Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketersediaan minyak goreng (migor) curah dalam kondisi aman menjelang dicabutnya pelarangan ekspor crude palm oil (CPO).
"Presiden telah mengumumkan pembukaan kembali ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang akan berlaku mulai Senin 23 mei 2022," ujar Airlangga dalam konferensi pers pelaksanaan kebijakan pembukaan kembali ekspor minyak goreng, Jumat (20/5).
Airlangga menjelaskan sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor pada 28 April 2022 pemerintah telah melakukan langkah, koordinasi, dan evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan.
Hal itu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat.
Menurut Airlangga, setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor pasokan minyak goreng curah pada April 2022 meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen atau melebihi kebutuhan bulanan nasional.
Sebelumnya, dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan, sedangkan pasokan minyak goreng curah sebelum dilakukan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng per Maret 2022 hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulannya.
Airlangga juga mengklaim dari sisi stabilisasi harga minyak goreng curah turun dari Rp 19.800 menjadi Rp 17.600 - Rp 17.200 per liter.
Harga tersebut berdasarkan pantauan harga minyak goreng curah sebelum dan sesudah pelarangan ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ketersediaan minyak goreng (migor) curah dalam kondisi aman
- Prabowo Tak Targetkan Angka untuk Tarif Impor Trump, Asalkan Diturunkan
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- Kronologi 3 Hakim Perkara Korupsi CPO Terima Suap Puluhan Miliar, Rusak!
- Lebih Dari 20 Mafia Minyak Goreng dan Pupuk Sudah Disikat, Kena Jeratan Hukum
- Azlaini Agus: Hutan Riau Dibabat Perusahaan Sawit dan Kertas
- Prabowo Minta Struktur Komisaris BUMN Dirampingkan, Diisi Profesional