Larangan Iklan Politik Dibatalkan PTUN, Meutya Hafid Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara (Jakut) yang membatalkan larangan iklan politik di luar masa kampanye.

Ini terkait putusan PTUN Jakut mengabulkan permohonan Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) yang menggugat Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 225/K/KPI/31.2/04/2017, mengenai larangan menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

“Saya menyesalkan keputusan PTUN Jakarta Utara yang memenangkan penggugat, sehingga iklan politik bisa tayang lagi di luar masa kampanye. Hal ini memberikan preseden buruk bagi penegakan aturan P3SPS yang dibuat oleh KPI," kata Meutya, Rabu (4/10).

Mantan wartawan ini menyebut, amar putusan PTUN yang intinya KPI seharusnya mengeluarkan surat edaran lintas sektor (antara KPI, KPU, dan Bawaslu) aneh jika ditinjau dari tugas dan fungsi KPI.

"Bagaimana mungkin KPI yang mempunyai wewenang mengawasi televisi, harus berkoordinasi dengan lembaga negara lain sebelum membuat keputusan? KPU tidak bisa menindak lembaga penyiaran, sementara KPI bisa menindak isi siaran yang dianggap melanggar P3SPS," tegas politikus Golkar ini.

Dia menilai iklan politik seperti mars partai politik yang disiarkan berulang-ulang dari pagi hingga malam, di luar masa kampanye beberapa waktu lalu jelas merupakan bentuk pelanggaran dari lembaga penyiaran.

"Pada prinsipnya, iklan politik maupun iklan komersial di televisi harus menguntungkan publik, atau dalam hal ini negara yang mendapat manfaat dari frekuensi yang disewakan kepada lembaga penyiaran,” tutur Meutya.

Sebelumnya PTUN Jakut mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat dan telah mengeluarkan penetapan yang isinya Tergugat (KPI) diperintahkan untuk menunda surat edaran sampai berkekuatan hukum tetap.