Larangan PNS Rapat di Hotel Dilanggar, Ini Reaksi Yuddy

jpnn.com - JAKARTA -- Larangan pemerintah untuk PNS beracara di hotel bukan tanpa alasan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, dana aparatur yang masuk ke perhotelan sangat banyak dan sudah menyentuh angka triliunan di seluruh Indonesia. Jika ini bisa dipangkas, akan banyak dana negara yang bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Belanja aparatur kita sangat banyak dan salah satunya lari ke pos acara di hotel-hotel. Entah itu rapat, konsinyering, dan lain-lain. Itu sebabnya, rapat di hotel itu dialihkan ke gedung-gedung pemerintah saja agar lebih hemat," kata Yuddy, Kamis (4/12).

Dalam  Surat Edaran MenPAN-RB No 10/2014 mengenai peningkatan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pemerintah serta pembatasan kegiatan di luar kantor menggunakan fasilitas hotel, Yuddy menekankan agar semaksimal mungkin memanfaatkan fasilitas yang dipunyai pemerintah.

Seluruh jajaran aparatur sipil negara, TNI dan Polri bisa bekerja sama untuk memberi kesempatan, dan saling berkolaborasi, memanfaatkan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi.

"Kalau Gedung KemenPAN-RB kapasitasnya kecil bisa pinjam di gedung kementerian lain, begitu sebaliknya. Gedung pemerintah yang bagus-bagus banyak kok, malah masyarakat suka menggunakan gedung pemerintah untuk acara perkawinan, seminar, dan lain-lain. Kenapa PNS-nya malah larinya ke hotel, kan aneh," tandasnya. (esy/jpnn)