Larangan Politik Dinasti Bukan Cabut Hak Politik Keluarga Petahana
Sabtu, 11 Juli 2015 – 12:47 WIB
“Dengan kehadiran bupati masih menjabat dan anaknya mencalonkan, itu sudah terjadi klaim politik, pada akhirnya ketimpangan pesaingan terjadi. Money politic kan juga terjadi lewat pola politik gentong babi, yaitu bagaimana memanfaatkan sumberdaya negara melalui APBD untuk kampanye dengan adanya klaim politik,” ujar Heroik. (gir/jpnn)
JAKARTA – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Muttaqien Pratama menyatakan tidak setuju jika disebut Pasal 7r
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nilai IKIP Kaltim Meningkat, Masuk Tiga Besar Nasional
- Yorrys Raweyai: DPD Akan Mengawal Proses Pembangunan PIK 2 Tangerang
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Kipin Meraih Penghargaan Utama di Temasek Foundation Education Challenge
- Sri Mulyani: Setiap Guru adalah Pahlawan yang Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan