Lasarus Pastikan Pembangunan Infrastruktur di Kalbar Mulai Berjalan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus, memastikan keterisoliran sejumlah Desa di wilayah Entikong Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjadi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia bisa segera teratasi dalam waktu dekat ini.
Menurut dia pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) saat sedang melakukan pembangunan Infrastruktur.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Lasarus, seusai melakukan kunjungan kerjanya bersama Kementerian PUPR di Kalbar.
"Pembangunan Infrastruktur sudah mulai berjalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 200 miliar lebih. Untuk itu, masyarakat Kalbar sangat optimistis keterisoliran yang selama ini terjadi akan segera berakhir," ujar Lasarus dalam keterangan tertulis, Senin (17/10).
Dia menjelaskan, selama ini daerah Entikong Sanggau sangat sulit untuk dijangkau lantaran kondisi akses jalan tidak memadai.
Sehingga, mengakibatkan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut secara keseluruhan nyaris berada dalam status sosial miskin ekstrim.
"Kami berharap akses dari Balai Karangan-Senaning yang saat ini sangat sulit dilalui, khususnya di daerah Malenggang pembangunannya dapat segera dituntaskan," ungkap Lasarus.
Selain itu, dia juga meninjau pembangunan yang saar ini sedang dilakukan di di Sungai Kelik Ketungau Hulu dan peninjauan pembangunan jalan paralel di Kecamatan Badau-Nanga Era Kapuas Hulu.
Ketua Komisi V Lasarus, memastikan keterisoliran sejumlah Desa di wilayah Entikong Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) bisa segera teratasi dalam waktu dekat.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Infrastruktur Transportasi Menjelang Nataru
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Sejumlah Persiapan Kementerian PU Jelang Libur Nataru 2024/2025
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal