Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan

Dalam kaitan itu pula Salman meminta, apabila memang ada ketidakadilan, harus dibuktikan.

"Makanya lawyernya harus gigih dan bisa membuktikan dipersidangan," imbuh Salman.

Kata Salman, dalam persidangan perkara perdata majelis hakim hanya bersifat pasif. "Sehingga siapa yang mendalilkan harus membuktikan," kata dia.

"Silahkan diajukan semua bukti-bukti kepersidangan, apalagi, katanya, ada laporan pidana di Polda Metro Jaya, soal pidananya, silahkan disampaikan, dibuktikan," paparnya.

Sengketa perkara gugatan wanprestasi dilayangkan CV. HSN dengan alasan PT. MSK tidak membayar dari sisa proyek yang sudah dikerjakan oleh CV. HKN.

Padahal, berdasarkan taksiran harga nilai, proyek yang dikerjakan CV. HKN itu tidak sesuai dengan nominal yang diklaim.

"Nah, mereka ribut-ribut sendiri, tetapi dari CV. HKN mengikutkan klien kami sebagai pemilik tanah yang tidak tahu urusan perjanjian antara kedua belah pihak mereka ini," ujar Farlin Marta, kuasa hukum tergugat III Tedy Agustiansjah.

"Ini adalah modus penipuan yang luar biasa dan terorganisir, karena itu kami meminta aparat penegak hukum agar jeli dan tidak gegabah memutuskan perkara wanprestasi yang gugatannya kini berjalan di PN Tanjung Karang, Lampung," sambung Farlin.