Lasmura: MK Gagal Jadi Lembaga Pengawal Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Mafia pengadilan diduga semakin menjadi-jadi dan bebas berkeliaran di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika hal ini tidak dibenahi maka marwah MK akan hancur dan kepercayaan publik terhadap lembaga terakhir tumpuan keadilan itu akan hancur.
Ketua Umum Laskar Muda Hanura (Lasmura), Dr Muhammad Guntur mengatakan, sejak kasus Akil Mochtar hingga Patrialis Akbar, citra MK sudah rusak. Ketua MK, Arief Hidayat gagal menjalankan fungsi pengawasan di internal MK khususnya terhadap para pegawainya.
Arief juga gagal menempatkan MK sebagai penjaga konstitusi dan pendukung agenda antikorupsi.
"Di bawah Arief Hidayat citra MK semakin terpuruk. Apalagi saat ini pimpinan MK terkesan hanya mengorbankan pegawai kecil. Ironisnya lagi, MK seolah-olah cuci tangan bahwa kasus ini hanya tanggung jawab oknum kecil di MK," kata Guntur.
Ketua DPP Partai Hanura itu mendesak Ketua MK untuk segera melakukan perombakan total di internal untuk memutuskan mata rantai mafia.
Guntur juga mengingatkan Ketua MK untuk tidak menyalahkan pihak luar terkait kasus pencurian dokumen yang dilakukan para pegawainya.
"MK itu lembaga yang menjunjung tinggi integritas dan kewibawaan. Publik memahami semua pegawai MK sangat berintegritas. Kalau ketua MK meminta pihak luar jangan mempengaruhi pegawai MK, itu artinya integritas pegawai MK rapuh dan mudah dibeli," kata dia.
Mafia pengadilan diduga semakin menjadi-jadi dan bebas berkeliaran di Mahkamah Konstitusi (MK).
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- KPK Panggil Ferry S Indrianto terkait Kasus Korupsi Barang dan Jasa Perkeretaapian
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB
- Usut Korupsi Dana Operasional Pemprov Papua, KPK Periksa Pramugari
- Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Diduga Terima Aliran Dana Terkait Kasus Rita Widyasari