Launching Hotline & Posko Pengaduan Medsos, GKMS Siap Awasi Netralitas dalam Pemilu 2024
"Faktanya yang kita lihat hari ini giliran pasangan calon datang ke Bali spanduk diturunkan, begitu dia datang ke kampung halaman saya di Sumatera Barat, enggak ada tuh baliho yang satu enggak diturunkan, Apakah kita bangsa Indonesia mau terus bersikap munafik?," tegas Azwar.
Azwar melanjutkan kenapa dirinya mengatakan munafik, karena menurutnya yang menjadi kesepakatan bersama tidak dijalankan bahkan dilanggar.
"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas mengatakan bahwa aparatur negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, ini malah dugaannya ada yang masang spanduk, kita tidak usah sebutkan pasti dia yang masang," tegas Azwar.
Di tempat yang sama, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebutkan bahwa pemilu sebagai induk semangat demokrasi.
Menurut Heddy, ada lima kunci agar pemilu disebut demokratis.
Pertama, regulasi yang baik. Kedua, birokrasi yang netral. Ketiga, peserta yang taat aturan.
Kemudian, keempat adalah pemilih yang cerdas dan partisipatif, dan kelima adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas.
Selanjutnya, kata Heddy, jika mengutip data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketidaknetralan ASN merupakan fenomena gunung es.
GKMS melaunching hotline dan akun media sosial sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi serta melaporkan terkait netralitas dalam Pemilu 2024
- Kompolnas Apresiasi Kerja Keras Polri Amankan Natal dan Tahun Baru
- Mantan Anggota TNI Dibunuh Secara Sadis, 7 Pelaku Pembunuhan Masih Berkeliaran
- Rektor UI Sebut Rekrutmen Polri Khusus Kelompok Disabilitas Tuai Apresiasi Masyarakat
- Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Tetap Dijaga
- DPN Peradi Minta Polri Segera Usut Tuntas Penembakan Advokat Rudi
- Kombes Donald Cs Dipecat, Uang Pemerasan DWP Dikembalikan kepada Korban