Laut China Selatan, Teledor Atau Terjerat Calo Kekuasaan

Dengan prasangka yang baik, kita berharap kebijakan Prabowo berkaitan Laut China Selatan ini tidak dikendalikan kaki tangan Tiongkok atau segelintir elit yang berkolaborasi untuk terus mempertahankan dominasi ekonomi dengan menguras kekayaan alam yang semuanya tampak wajar, tetapi semua dikendalikan dari hulu ke hilir.

Dimulai dari mengendalikan rekruitmen pemimpin politik di berbagai level, kemudian mengendalikan penegak hukum, peraturan perundang-undangan dan semua berjalan sesuai prosedur dan tampak wajar, tetapi prosedur itu dikendalikan dari hulu ke hilir oleh segelintir calo kekuasaan, yang bukan tidak mungkin melibatkan segelintir elit politik dan pengusaha yang tampil sebagai bandar politik. Seperti “buang angin” yang baunya tercium tapi sulit untuk ditangkap.

Sangat mengkhawatirkan ketika kekuasaan dikendalikan segelintir elite yang tak terlihat, tetapi sesungguhnya mengendalikan kekuasaan melalui antek yang berada dalam sistem kekuasaan.

Ada banyak tokoh dan elite yang semestinya malu karena mengambil posisi sebagai jongos elit dari para segelintir pengusaha yang seolah begitu mudah mengatur negara ini dengan kekuatan kapital yang juga dikeruk dari bumi Indonesia.

Untuk itu, sangat menarik menantikan perjalanan pemerintahan Prabowo, apakah bantuan dari Tiongkok, termasuk bantuan makanan bergizi itu benar-benar karena saking sayangnya terhadap rakyat Indonesia atau memang sebenarnya tidak ada makanan siang gratis, apalagi bergizi.

Berdirilah di atas kaki sendiri dengan kekayaan alam yang menjadi berkat Tuhan bagi negara ini. Jangan terlalu banyak omon-omon, karena semua itu tidak ada artinya ketika berhadap dengan realitas. Fakta itu adalah kebenaran, bukan omon-omon ataupun orasi-orasi. (sam/jpnn)

Penulis: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina adalah Direktur Archipelago Solidarity Foundation. Anggota MPR RI/DPR RI 1992-1997 dan 1999-2004.