Lawan Oligarki Politik, PSI Serukan Pilih Kotak Kosong di Pilkada Ngawi

jpnn.com, JAKARTA - Memilih kotak kosong adalah bagian dari demokrasi. Hal itu diungkapkan Direktur Infrastruktur dan Keanggotaan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Yusuf Lakaseng, saat melakukan konsolidasi politik di sejumlah pengurus cabang PSI di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2020.

“Memilih kotak kosong tidak melanggar hukum. Memilih kotak kosong juga merupakan kehendak rakyat dalam berdemokrasi,” ujar Lakaseng.

Menurut Lakaseng, biasanya calon tunggal terjadi dalam Pilkada karena calon petahana di anggap berhasil oleh masyarakat makanya jika di survei kepuasan publik atas kinerjanya di atas 90 persen sehingga tidak ada yang berani melawannya.

Di Ngawi ternyata bukan itu yang terjadi, kata Lakaseng, bahkan di sini kekuasaan politik yang ada dipersepsikan gagal oleh masyarakat karena selama pemerintahannya nyaris tidak ada kemajuan berarti.

Munculnya calon tunggal di Ngawi dikarenakan siasat politik dengan memborong partai, menjegal lawan potensial yang akibatnya menghilangkan hak rakyat menentukan pemimpinnya.

Ia menambahkan, fakta ini adalah usaha nyata dari oligarki politik di Ngawi mengamputasi kedaulatan rakyat dan ini harus dilawan oleh masyarakat Ngawi dengan berbondong-bondong ke TPS memilih kotak kosong.

Pilkada Ngawi 2020 hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) yaitu Ony Anwar - Dwi Rianto Jatmiko, yang diusung oleh 10 partai politik, pemilik 45 kursi di DPRD Ngawi. Secara otomatis, pada pemungutan suara mendatang lawannya adalah kotak atau kolom kosong.

“Kotak kosong adalah simbol kedaulatan rakyat melawan oligarki politik di Ngawi. Karena itu, DPP PSI menginstruksikan DPD PSI Kabupaten Ngawi untuk turun ke rumah-rumah warga, hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan bahwa kotak kosong adalah pilihan.