Lawyer Wawan Mengaku Dicecar soal Mobil untuk DPRD Banten
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap TB Sukatma yang menjadi kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana. Hari ini (14/2), Sukatma diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan perkara alat kesehatan (alkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
Usai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam, Sukatma menyatakan bahwa tidak ada hal mendalam dalam proses pemeriksaannya. Ia mengaku ditanya soal penyerahan mobil oleh anggota DPRD Banten.
Sebelumnya, anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Soni Indrajaya diduga menerima mobil Honda CR-V dengan plat nomor B 287 SON dari Wawan. Soni sudah mengembalikan mobil itu melalui Sukatma. Setelah dikembalikan, KPK langsung menyita mobil Honda CR-V itu.
"Nah cuma konfirmasi soal penyerahan mobil itu saja," kata Sukatma yang menjadi saksi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di KPK, Jakarta, Jumat (14/2).
Menurut Sukatma, tidak ada yang salah dengan pengembalian mobil tersebut. "Lawyer kan diperbolehkan untuk memfasilitasi pengembalian agar masalah segera selesai," ucapnya.
Sukatma menambahkan, penyidik KPK juga menanyakan soal penunjukkan tim kuasa hukum. "Udah itu aja," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sukatma diduga mencoba mempengaruhi para saksi. Namun saat dikonfirmasi soal itu, Sukatma dengan tegas membantahnya. "Enggak ada," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap TB Sukatma yang menjadi kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana. Hari ini
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis
- Lihat, Wamensesneg Bambang Cek Langsung Gedung JCC untuk Pastikan Pengamanan
- Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, 190 Dapur MBG Bakal Beroperasi
- Soroti Kasus Timah, Pakar Hukum Sebut Kerugian Ekologis Tak Bisa Jadi Bukti Korupsi
- Akun SSCASN Peserta Kode R2 Tetiba Berubah, Tanda PPPK Paruh Waktu?
- Pemerintah Targetkan Makan Bergizi Gratis Sentuh 3 Juta Penerima hingga Maret 2025