LBH Jakarta Terima 1.221 Pengaduan Sepanjang 2014

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, tercatat menerima 5.249 pengaduan sepanjang lima tahun terakhir. Dari total pengaduan, terbanyak diterima di tahun 2014, mencapai 1.221 pengaduan. Sementara 2012 tetap menjadi tahun terendah, dengan jumlah 917 pengaduan.

“Pada tahun 2014, LBH Jakarta menerima total pengaduan sejumlah 1.221 pengaduan. Terdiri dari 1.053 pengaduan kasus individu dan 168 pengaduan kasus kelompok,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta, Pratiwi Febry di Bilangan Diponegoro, Selasa (23/12).

Rinciannya, kasus perburuhan mencapai 228 pengaduan, perkotaan dan masyarakat urban 114 pengaduan, kasus sipil dan politik 153 pengaduan, kasus keluarga 158 pengaduan, perempuan dan anak 47 pengaduan, dan kasus non-struktural 521 pengaduan.

Pengaduan seputar perburuhan masing-masing persoalan hubungan kerja (115 pengaduan), hak normatif (71 pengaduan), kepegawaian atau PNS (17 pengaduan), proses hukum (3 pengaduan), serikat pekerja (7 pengaduan), pidana perburuhan (7 pengaduan), buruh migran Indonesia (3 pengaduan), pekerja rumah tangga (3 pengaduan) dan kasus terkait diskriminasi (2 pengaduan).

Menurut Pratiwi, kasus perburuhan yang diadukan ke LBH Jakarta berasal dari berbagai wilayah. Dari Jakarta Pusat (26 pengaduan), Jakarta Selatan (29 pengaduan), Jakarta Barat (26 pengaduan), Jakarta Timur (35 pengaduan), Jakarta Utara (22 pengaduan), Tangerang dan Banten (27 pengaduan), Bogor (13 pengaduan), Bekasi (16 pengaduan), Depok (15 pengaduan), Jawa Barat (15 pengaduan), Sumatera (1 pengaduan), Jawa Tengah dan DIY (2 pengaduan), dan 1 pengaduan yang tidak mengisi wilayah asal,” katanya.

“Melalui catatan akhir tahun 2014 ini, selain memberikan transparansi kerja-kerjanya, LBH Jakarta ingin mengajak para pegiat HAM, pemerintah, dan masyarakat berefleksi serta semakin menyadari perubahan yang utama berawal dari diri sendiri. Semoga di tahun 2015 masyarakat yang selama ini mengais-ngais cahaya keadilan mampu meraihnya sehingga harapan terpenuhinya Rule of Law (penegakan hukum) di Indonesia pun segera terwujud,” katanya. (gir/jpnn)