LBH Pelita Umat Kecam Ide Trump Merelokasi Warga Jalur Gaza

jpnn.com - LBH Pelita Umat mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menginginkan agar warga Jalur Gaza pindah ke negara-negara tetangga, baik sementara atau bisa menjadi jangka panjang.

Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyatakan bahwa proposal Presiden AS Donald Trump yang bermaksud "membersihkan" Jalur Gaza dengan memindahkan lebih dari satu juta warga Palestina ke negara-negara tetangga adalah sebagai pembersihan etnis dan menyebabkan kekacauan secara regional.

"Hal tersebut merupakan gagasan yang berbahaya, ilegal, dan bertentangan dengan hukum internasional," kata Chandra dikutip dari siaran pers, Kamis (30/1/2025).

Dia menilai proposal Donald Trump bertentangan dengan Pasal 7 (1) Statuta Roma bahwa "Kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya tindakan berikut ini: a) Pembunuhan; Pemusnahan; Perbudakan; Deportasi atau pemindahan paksa penduduk.

Selain itu, proposal Trump dinilai juga bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Statuta Roma yang berbunyi “Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diartikan sebagai tindakan merelokasi penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lainnya dari tempat di mana penduduk tersebut secara sah berada”;

Chandra mengatakan negara-negara barat seperti AS, Inggris, Prancis, Jerman yang selama ini dinilai taat terhadap hukum internasional, nyatanya terlihat bersatu dalam pembelaannya terhadap Israel.

Pihaknya menduga bahwa negara-negara barat terus menjaga dan memelihara konflik tersebut dikarenakan keberadaan Israel di Timur Tengah adalah keharusan yang harus dipertahankan agar konflik di Timur Tengah terus bergejolak.

"Sebabnya, konflik di Timur Tengah adalah jaminan eksisnya intervensi negara-negara barat terhadap negeri-negeri muslim," ujar Chandra.