LBH Pers Desak Penyidik POM TNI AU Gunakan UU Pers
Jumat, 26 Oktober 2012 – 04:24 WIB

LBH Pers Desak Penyidik POM TNI AU Gunakan UU Pers
"Untuk pasal 18 ayat 1 UU Pers saja, pelaku bisa dihukum penjara 2 tahun dan denda Rp500 juta. Kami berharap penyidik tidak hanya menggunakan KUHP, tapi juga UU Pers, karena korban sedang menjalani tugas jurnalistik," terangnya.
Hendrayana menekankan dalam menindak oknum perwira TNI AU ini, penyidik POM TNI AU diminta transparan serta cepat dalam melakukan tindakan hukum, terutama untuk menetapkan Letkol Robert Simanjuntak sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
"Kalau belum tersangka, harus dipercepat karena buktinya sudah kuat, videonya sudah disaksikan jutaan orang tidak hanya di Indonesia tapi di dunia," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers terus memantau perkembangan penyidikan kasus penganiayaan terhadap wartawan oleh oknum TNI AU di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menhut Beri Kabar Gembira Berkaitan Gunung Rinjani, Pendaki Sebaiknya Menyimak
- Unsur TNI AL Selamatkan Kapal MV Serenity-09 yang Mengalami Kerusakan Mesin di Samudra Pasifik
- Menko Polkam Budi Gunawan Tinjau Arus Balik Idulfitri 2025 di Jawa Timur
- Promo Arus Balik, KAI Beri Diskon 25 Persen untuk Tiket 13 Kereta, Cek Daftarnya
- Dirut PLN IP Apresiasi Ribuan Petugas yang Menjaga Kebutuhan Listrik saat Lebaran
- Kejaksaan Terancam Dilarang Usut Rasuah, Pakar: Senjakala Pemberantasan Korupsi