Lebih 10.000 Honorer di Sumbar, Mayoritas Guru, Dirumahkan Semua?

Menurut Doli, penghapusan honorer mulai November 2023 pasti berdampak pada kekhawatiran tenaga non-ASN tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda).

Sebab, pemda selama ini sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer, bahkan ada daerah yang jumlah tenaga honorernya lebih banyak dari PNS.

Dengan kondisi demikian, maka penghapusan honorer sangat berisiko terhadap kinerja pemda.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sebelumnya menyampaikan bahal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah mulai 28 November 2023.

Baca Juga: Daerah Ini Ajukan Formasi PPPK 2022 ke KemenPAN-RB, Guru Paling Banyak

Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing) sesuai kebutuhan untuk bidang tertentu. (ant/fat/jpnn)