Lebih Baik Mengganti Presiden PKS sebelum Melawan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik meragukan keseriusan partainya untuk mengalahkan Joko Widodo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, lebih baik mengganti presiden PKS terlebih dahulu ketimbang berkoar-koar mau mengalahkan calon presiden (capres) petahanan yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
Mahfuz mengatakan, memang PKS lantang bersuara menolak capres tunggal di Pilpres 2019. Bahkan, partai di bawah pimpinan Sohibul Iman itu juga getol menyuarakan pentingnya membangun koalisi untuk mengusung calon presiden-calon wakil presiden penantang Jokowi.
Belakangan, PKS jug getol mengusung tagar #2019GantiPresiden. “PKS juga sering mengaku punya sembilan bakal nama capres ataupun cawapres,” ujar Mahfuz melalui pesan singkat, Sabtu (21/4).
Mantan Wakil Sekjen PKS Mahfuz Sidik.
Namun, Mahfuz justru menyangsikan keseriusan PKS untuk mengalahkan Jokowi. “Tapi menyaksikan apa yang terjadi di PKS, saya menjadi tidak yakin kalau PKS benar-benar mau ganti presiden,” sambungnya.
Legislator PKS yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz Mahfuz itu lantas menyodorkan argumennya. Pertama, PKS justru melarang kader-kadernya yang potensial menjadi capres ataupun cawapres untuk melakukan sosialisasi dan membentuk tim pendukung. “Alasannya karena bukan tradisi PKS,” sebutnya.
Belakangan, kata Mahfuz, elite PKS justru malah membuat komentar bernada meragukan soal #2019GantiPresiden. “Ada yang berandai-andai kalau pimpinan PKS membuat keputusan mendukung Jokowi capres, maka kader akan taat,” tutur Mahfuz tanpa menyebut nama elite PKS yang membuat pernyataan itu.
Yang juga membuat Mahfuz bertanya-tanya adalah adanya elite PKS yang sesumbar mau menambah perolehan suara di Pemilu 2019, tapi mengaku kekurangan logistik. Karena itu Mahfuz menegaskan, lebih penting bagi PKS untuk mengganti presiden partai.
Mantan Wakil Sekjen PKS Mahfuz Sidik meragukan keseriusan partainya untuk mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi