Lebih Baik Naikkan Pajak Kendaraan CC Besar

Pemerintah, lanjutnya lagi, harus juga memberikan alternatif untuk memenuhi unsur public interest. Kebijakan energi bukan melulu persoalan energi tapi juga meliputi persoalan industri, transportasi, pertahanan dan lain lain. "Persoalan energi bukan hanya kebijakan saja tapi juga persoalan manajemen sektor publik dan juga budaya," katanya.

Diuraikan, tiga hal mendasar dalam proses pembuatan kebijakan harus terpenuhi, yakni pertama, public support, yaitu legitimasi dan akseptansi masyarakat. Kedua, public value yaitu berupa nilai tambah dan benefit untuk masyarakat dan menjamin setiap warga negara terpenuhi hak hak konstitusionalnya. Ketiga, capacity to implement, kebijakan harus bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah baru pada publik.

Dalam hal pembatasan BBM, kata Dewi, harus dipahami bahwa birokrasi sektor publik pun sudah saatnya direformasi. "Sudah sangat kritis, karena fasilitas publik hingga sistem manajemen sektor publik sangat tidak kompeten dan tidak moral hazard. Leading sektor publik ini harus segera dilakukan reformasi," desaknya.

Langkah pemerintah saat ini dalam upaya mengatasi bengkaknya beban pemerintah, kata Dewi, seharusnya mulai diatasi dengan beberapa cara. Diantaranya, mengatur secepatnya pos pos penting penerimaan negara dari sektor pajak dan memaksimalkan sumber penting dari migas dan pertambangan yang selama ini tidak maksimal. "Dan kebocoran di sektor ini hingga detik ini masih terus terjadi."