Lebih Baik Naikkan Pajak Kendaraan CC Besar
Pembatasan BBM, Kado Getir untuk Rakyat
Rabu, 18 Januari 2012 – 08:57 WIB
Kearifan dan transparansi pemerintah dalam hal ini dipertaruhkan. "Berantas segala bentuk bad governance," cetusnya.
Penghematan belanja negara harus dilaksanakan terutama pengeluaran belanja pegawai harus dipangkas, dihemat, dengan cara melakukan perampingan di semua sektor.
Reformasi birokrasi yang telah digaungkan harus diiringi dengan kebijakan penghematan dan efisiensi, termasuk pemberlakuan e-procurement.
"Perlunya kajian alternatif solusi berupa kenaikan pajak kendaraan ber-cc besar. Daripada pembatasan lebih baik menaikkan pajak kendaraan, hasil penerimaan di-posting sebagai pengganti pengeluaran subsidi," sarannya.
Alternatif lain, menaikkan harga BBM bersubsidi antara Rp500 rupiah hingga Rp1000 rupiah, dan melakukan judisial review terhadap UU APBN Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 pada pasal 7 ayat 6 untuk memayungi kebijakan ini.." Segera dilakukan kajian dan riset mendalam dari berbagai aspek agar proses pembuatan kebijakan publik tersebut mengandung kaidah-kaidah yang seharusnya ada dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah," pungkasnya. (sam/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM, merupakan kado tahun baru bagi rakyat.
BERITA TERKAIT
- Duta Digital BNI Rangkul PMI Hong Kong untuk Melek Keuangan
- Raih Skor BBB, Pertamina NRE Tunjukkan Komitmen dan Keseriusan Mengelola ESG
- Bos Apple Lakukan Pertemuan dengan Kemenperin, Ternyata Ini yang Dibahas
- Gotrade Hadirkan Options Trading: Solusi Cerdas untuk Kendali Penuh atas Investasi
- Sejak Berdiri PaDi UMKM Berhasil Tingkatkan Transaksinya hingga 3.610 Persen
- Endry Lee, Sosok di Balik Kesuksesan MensaPro Indonesia