Lebih Cepat 3 Bulan, Pertamina Lampaui Target BBM Satu Harga

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina berhasil melampaui target pelaksanaan BBM Satu Harga dalam kurun waktu tiga bulan lebih cepat dari yang ditargetkan. Dari target 160 titik pada akhir 2019, Pertamina berhasil membangun 161 titik per 1 Oktober 2019.

Pada periode 2017-2019, Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun 160 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). 

Dan Pertamina sudah berhasil melampaui target hingga 161 titik, dengan rincian 54 titik pada 2017, 70 titik (2018) dan 37 titik (2019).

"Kami mampu mempercepat penyelesaian target pembangunan BBM 1 Harga pada 2019, tuntas di pada Oktober dan seluruhnya telah beroperasi baik secara penuh maupun tahapan uji operasi. Bahkan melebihi target yang ditetapkan, dari 36 titik terealisasi 37 titik," kata VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Fajriyah menuturkan, selama tiga tahun pelaksanaan Program BBM Satu Harga, dalam dua tahun ini Pertamina selalu melampaui target. Pada 2018, pembangunan lembaga penyalur mencapai 124 dari target 121 penyalur. Adapun tahun ini, pembangunan dapat dituntaskan lebih cepat 3 bulan dengan jumlah total 161 dari target 160 penyalur.

BBM Satu Harga yang telah dioperasikan Pertamina tersebar mulai dari Papua (33 titik), Maluku (17 titik), Nusa Tenggara (25 titik), Sulawesi (18 titik), Kalimantan (35 titik) Sumatera (28 titik) dan Jawa – Bali (5 titik).

"Kehadiran BBM Satu Harga telah menurunkan harga BBM di pengecer yang semula berkisar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 per liter. Kini dengan adanya lembaga penyalur resmi, harga BBM di pelosok sama dengan wilayah lain yakni Rp 6.450 untuk premium dan Rp5.150 untuk solar. Dengan BBM Satu Harga, telah membantu mendorong aktivitas ekonomi diwilayah 3T, menurunkan harga barang terutama produk lokal, menurunkan biaya transportasi," sebutnya.

Diakui Fajriyah dalam menjalankan Program BBM Satu Harga, imbuh Fajriyah, memang banyak menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik pada saat proses pembangunan maupun saat operasi lembaga penyalur pencarian investor, status lahan lokasi pembangunan lembaga penyalur, proses perizinan, konflik wilayah, kondisi cuaca, dan kewenangan dalam hal uji tera.