Lebih Sensitif pada Demokrat, SBY Lupa Presiden Milik Rakyat

JAKARTA - Presiden SBY dinilai lebih sensitif dengan masalah internal Partai Demokrat dibandingkan persoalan bangsa. SBY dianggap lupa dengan semangat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyikapi klarifikasi SBY soal batalnya keanggotaan Yenny Wahid di Partai Demokrat. SBY memberikan klarifikasi dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Rabu (17/4) malam.

"Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, di situ dikatakan semangatnya bahwa Presiden itu kan bukan hanya milik partai, tetapi juga milik bangsa, yang lebih luas daripada milik sekelompok orang," ujar Titi usai acara diskusi media di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Menurut Titi, SBY selaku kepala negara jangan berkutat dengan persoalan-persoalan yang partisan. Apalagi, sambungnya, SBY pernah menekankan kepada menteri asal parpol supaya mementingkan urusan negara dibandingkan politik.