Ledakan Dahsyat di Lebanon dan Ketidakbecusan Pemerintah

"Ada bahaya di balik bahan ini, karena jika dicuri, (ini, red) dapat digunakan untuk serangan teror," kata pejabat yang tidak bersedia disebut namanya.
"Pada ujung penyelidikan, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke otoritas terkait," ujarnya.
Laporan akhir itu merupakan surat yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara kepada perdana menteri dan presiden. Direktorat tersebut merupakan lembaga yang mengawasi keamanan di pelabuhan.
Sejauh ini, isi surat itu belum dapat sepenuhnya dikonfirmasi.
Kantor kepresidenan juga tidak menanggapi pertanyaan mengenai surat tertanggal 20 Juli itu.
Perwakilan Diab, perdana menteri yang membubarkan pemerintahannya serta mengundurkan diri pada Senin, mengatakan PM telah menerima surat tertanggal 20 Juli itu.
PM Diab meneruskan surat itu ke Dewan Pertahanan Agung untuk meminta pendapat lembaga itu dalam waktu 48 jam.
"Kabinet saat ini telah menerima dokumen itu 14 hari sebelum ledakan dan bertindak dalam hitungan hari. Kabinet sebelumnya memiliki waktu enam tahun dan tidak berbuat apa-apa," kata dia.
Menurut otoritas Lebanon, 163 orang tewas, 6.000 lainnya luka-luka, dan 6.000 bangunan hancur akibat ledakan di pelabuhan Beirut
- Presiden Macron: Serangan Israel di Beirut Tak Dapat Diterima
- Panglima TNI Bangga Sambut Prajuritnya Seusai Bertugas Dalam Misi PBB di Lebanon
- Pendukung Hizbullah Berulah, Komandan Pasukan PBB Terluka
- Gencatan Senjata Tak Berpengaruh, Tentara Israel Tetap Lakukan Pelanggaran di Lebanon
- Drone dari Lebanon Menghantam Kediaman PM Israel Benjamin Netanyahu
- Israel Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon, Sukamta DPR: DK PBB Harus Beri Sanksi Keras