Ledakan Penduduk Bakal Jadi Beban Pemerintah

jpnn.com - SELAMA sepuluh tahun terakhir, pelaksanaan KB makin buruk. Akibatnya jumlah penduduk terus melesat. Bisa jadi target jumlah penduduk pada 2035 sebesar 305,6 juta jiwa bakal terlampaui.

Masalah tersebut dikemukakan Ketua Konvensi Rakyat Salahuddin Wahid dalam debat publik kelima Konvensi Rakyat yang diselenggarakan di GOR Sabuga Bandung kemarin.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Solah itu, penambahan jumlah penduduk itu akan menambah beban pemerintah. Sebab kebanyakan jumlah penduduk yang "meledak" itu berasal dari kelompok yang lemah ekonominya. “Dalam paparan gagasan pembangunan ekonomi di salah satu media beberapa minggu lalu, tidak ada satu partaipun menyinggung masalah KB,” ujarnya.

Lebih jauh, adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid ini mengatakan, penduduk usia produktif Indonesia meningkat pesat sejak 1980-an.

Nah, pada 2012 indeks angka ketergantungan penduduk Indonesia adalah 49,6. “Artinya setiap 100 penduduk produktif Indonesia menanggung 49,6 penduduk non produktif. Angka ini akan menurun terus sampai periode emas (2028-2031) yang mempunyai angka ketergantungan 46,9,” katanya.

Gus Solah lantas mempertanyakan, siapa yang seharusnya bertanggungjawab untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Menurutnya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD dan UUD pasal 28, katanya, maka yang memikul tanggung jawab ialah Pemerintah. “Oleh karena itu, kita mesti memilih orang-orang memahami persoalan IPM untuk memimpin negeri ini,” ujarnya.

Sekretaris Komite, Rommy Fibri, menyampaikan bahwa Konvensi Rakyat digagas dan dijalankan untuk mencari pemimpin yang benar-benar mencintai rakyat. Konvensi Rakyat, menurut Rommy, justru membantu partai politik untuk mencari tokoh-tokoh yang nasionalis dan punya semangat untuk membenahi nasib rakyatnya.

Rommy Fibri menjelaskan, Debat Publik Konvensi Rakyat terbuka bagi masyarakat luas. Karena ini adalah Konvensi Rakyat, maka bentuk acaranya pun sangat merakyat. Pada saat Debat berlangsung, Rommy menambahkan, bukan hanya Panelis yang berhak bertanya, masyarakat yang hadir pun memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketujuh Capres Konvensi Rakyat. (mas/jpnn)