Lega...Dapat Rp 615 Miliar

jpnn.com - MANOKWARI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat akhirnya boleh menarik napas lega. Itu terjadi setelah tim anggaran Pemprov Papua Barat yang dipimpin Sekda Nathaniel Mandacan menyetujui besaran anggaran pemilihan gubernur-wagub (Pilgub) 2017 mendatang.
Ketua KPU Prov Papua Barat, Amus Atkana membenarkan telah disepakatinya dana Pilgub. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang rencananya ditandatangani, hari ini.
Amus Atkana mengatakan, sebelum tercapai kata sepakat, KPU telah tiga kali menjumpai pemerintah (Pemprov Papua Barat), sekali bertemu DPR (Papua Barat). Hingga akhirnya deal tercapai pada pembahasan atau harmonisasi anggaran di Aston Niu Hotel, Rabu (30/3).
Pada pertemuan itu, KPU mengusulkan dana Pilgub sebesar Rp 642 miliar. Usulan anggaran ini mendapat tanggapan dari tim anggaran Pemprov Papua Barat. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya terkoreksi dan disepakati alokasi dana Pilgub 2017 sebesar Rp 615 miliar.
"Usulan kami 642 miliar rupiah. Dari pembahasan telah terkoreksi oleh tim anggaran pemerintah maupun DPR PB. Sehingga mengalami penurunan sekitar 27 miliar lebih. Anggaran yang disetujui sebesar 615.161.178.063 rupiah. Anggaran tersebut disetujui pada jam 8 malam,’’ kata Amus seperti dikutip dari Radar Sorong, Jumat (1/4).
Meski dinilai terlambat dibanding daerah lainnya yang juga menyelenggarakan Pilkada 2017, namun persetujuan dana Pilkada ini sudah cukup melegakkan. Pasalnya, KPU RI telah mengundang KPU provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada seretak 2017 untuk menggelar rapat evaluasi kesiapan anggaran pada 5 April. (lm/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Hambalang, Ada Kapolri
- Menjelang HUT ke-25, BMI Gelar Pasar Murah Bersuka Ria UMKM Fest
- DPR Bahas RUU TNI di Hotel, Peneliti Formappi Singgung soal Kompromi dan Transaksi
- Tokoh Muda Golkar Dorong Munaslub AMPI untuk Akhiri Dualisme Kepemimpinan
- Ridwan Kamil Paham Penggeledahan Rumahnya oleh KPK Hanya Risiko, Maksudnya?
- Ternyata Ini Poin Pembahasan RUU TNI oleh DPR di Hotel Mewah