Legalitas Kayu Sangat Penting Bagi Kedaulatan Indonesia

Sementara itu, sebagai kebangkitan industri kayu nasional, Menteri Siti menuturkan perlunya jaminan pasar produk yang progresif, baik di dunia usaha bersama-sama masyarakat.

"Ada sinergi berbagi resources (sumber daya), pengetahuan dan informasi, termasuk informasi pasar," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Siti bersama Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, dan jajaran KLHK melakukan peninjauan terhadap proses produksi yang berlangsung di PT. KLI.

Menteri Siti berharap, pola pengelolaan PT. KLI dapat dijadikan pedoman sebagai contoh bagi pelaksanaan teknis perusahaan lainnya.

Sementara itu, Komisaris KLI, Panda Nababan, sangat berterima kasih atas kunjungan Menteri LHK. Dilaporkannya bahwa, mayoritas karyawan PT. KLI adalah penduduk sekitar, yang sangat diperhatikan kesejahteraannya.

"Sejak berdirinya PT. KLI di tahun 1977, kami betul-betul taat peraturan, dan tidak pernah terjadi illegal logging, hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami," ungkapnya.

Melalui kunjungan ini, Panda berharap dapat menjadi motivasi bagi kelompok perusahaan lainnya, baik yang dibina pemerintah daerah, UMKM, dan pengusaha petani.

Mendukung penyediaan bahan baku kayu bagi industri perkayuan, sekaligus sebagai bentuk pelibatan partisipasi masyarakat, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerjasama, antara PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) dengan Kelompok Hutan Rakyat.