Legislator Berharap DK OJK Terpilih Bisa Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga berharap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2022-2027 dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal yang marak belakangan ini.
Selain itu, DK OJK terpilih diharapkan mampu memberi solusi terhadap masalah yang muncul di industri keuangan.
Hal itu sejalan dengan harapan Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap anggota DK OJK terpilih, bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal.
"Jadi begini. Apa yang disampaikan Mbak Puan itu sangat tepat dalam situasi saat kekinian. Karena kenapa? Dewan Komisioner OJK sekarang ini menjalankan periode yang ketiga," kata Eriko kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).
“Artinya setelah dua periode sebelumnya ekspektasi masyarakat terhadap OJK itu sangat besar. Nah,masyarakat mengharapkan OJK bisa memberikan perlindungan, memberikan informasi, memberikan juga solusi dalam hal permasalahan yang ada dalam industri keuangan, terutama belakangan soal industri asuransi,” lanjutnya.
Eriko memaparkan saat ini 54 persen dari total penduduk Indonesia adalah generasi Y dan Z.
Berdasarkan survei, generasi itulah yang sangat aktif melakukan kegiatan investasi.
Oleh karena itu, OJK di bawah pimpinan Mahendra Siregar sangat diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, seperti yang disampaikan Puan Maharani.
Eriko Sotarduga berharap OJK terpilih periode 2022-2027 dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal.
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Kirim Surat ke Komisi I dan III, KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI & Polri
- Parlementaria Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang PRIA 2025, Selamat
- Urgensi Pembaruan Hukum Acara Pidana
- Ramadan Jadi Momentum Pengembangan UMKM dan Ekraf